Uu no 21 tahun 2001 pdf

To remove this note, rightclick and select delete table. Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 1997 tentang penangguhan mulai berlakunya undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3739 diubah sebagai. Permendikbud no 20 tahun 2016 dan lampirannya adalah hasil dari ketentuan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Dengan persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Merek sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 28, angka 31 dan angka 41 diubah, di. Undangundang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 27 desember 2002. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3989.

Dasar hukum undangundang dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20 ayat 1 dan ayat 5, pasal 21 ayat 1, pasal 26, dan pasal 28. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 162001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the.

Jul 16, 2008 undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3480. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara. Undangundang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 98, tambahan lembaran negara nomor 3493. Formatting may have been lost and not all text may have been recognized.

This document contains text automatically extracted from a pdf or image file. Papua masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Eksistensi undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua existence of the act. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 73. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara tahun 1986 nomor 77. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209. Uu nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang republik indonesia no. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undangundang ini. Undangundang nomor 7 tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri.

Undangundang republik indonesia nomor 11 tahun 2001. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Artikel ilmiah politik hukum undangundang nomor 21. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional nomor 98 mengenai berlakunya dasardasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama lembaran negara tahun 1956 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 1050. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran.

Dengan berlakunya undangundang ini pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan. Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Paten yang baru menggantikan undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradila n tata usaha negara. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dengan berlakunya undangundang ini pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 uu 200115 2001. Salinan sesuai dengan aslinya sekretariat kabinet ri.

Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undang undang dasar negara republik indonesia 1945. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain. Negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran. Permendikbud no 20 tahun 2016 dan lampirannya adalah hasil dari ketentuan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, sehingga perlu. Pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Nov 22, 2011 undangundang nomor 21 tahun 2011 otoritas jasa keuangan ditetapkan 22 november 2011 berlaku 22 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun 2001. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara nomor 3848. Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 1pnps1962 tentang pembentukan propinsi irian barat.

Keberadaan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenkota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia 1945. Nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara tahun 2000 nomor 4012. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Undangundang nomor 21 tahun 2011 otoritas jasa keuangan ditetapkan 22 november 2011 berlaku 22 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886.